RRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan komitmennya melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Sudaryono mengatakan, meski belum genap sepekan menjabat sebagai Kepala BGN, dirinya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Langkah tersebut dilakukan agar Program MBG dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Belum genap seminggu saya menjadi Kepala BGN, saya berusaha mengidentifikasi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik, serta memperkuat transparansi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Sudaryono.

Terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan BGN, Sudaryono menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. BGN juga menyatakan siap membuka akses informasi dan data yang dibutuhkan guna mendukung proses penyelidikan maupun penyidikan.

Selain memperkuat integritas organisasi, BGN akan membenahi tata kelola Program MBG melalui peningkatan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan. Selain itu juga memastikan seluruh penyelenggaraan program memenuhi standar keamanan pangan dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, BGN juga tengah mengembangkan sistem informasi yang lebih transparan agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan Program MBG. Melalui sistem tersebut, orang tua, sekolah, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat mengakses informasi layanan MBG sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.