Kemandirian Pangan Harus Bertumpu pada Diversifikasi dan Potensi Pangan Lokal

RRI.CO.ID, Ende - Ketua Yayasan Tana Nua Flores, Hironimus Pala, menilai kemandirian pangan nasional hanya dapat terwujud apabila Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Menurutnya, penghentian impor beras harus diiringi dengan penguatan produksi pangan dalam negeri yang berbasis pada potensi lokal di setiap daerah.

Hal tersebut disampaikan Hironimus dalam dialog Asta Cita bersama RRI, Kamis 11 Juni 2026 tentang pentingnya pengembangan pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan petani merupakan pilar utama yang berperan menjaga stabilitas bangsa sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama.

Menurut Hironimus, gagasan kemandirian pangan sebenarnya telah didorong sejak masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia. Upaya tersebut bertujuan memanfaatkan keberagaman pangan nusantara yang tersebar di berbagai daerah.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal yang sangat beragam, seperti sagu, umbi-umbian, gadung, dan berbagai komoditas lainnya. Namun, potensi tersebut perlahan mengalami penurunan pemanfaatan akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Hironimus menilai masuknya program Revolusi Hijau pada masa Orde Baru menjadi salah satu faktor yang mendorong dominasi beras sebagai pangan utama masyarakat. Melalui berbagai program pertanian, budidaya padi berkembang pesat hingga menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan banyak masyarakat meninggalkan pangan lokal yang sebelumnya menjadi sumber makanan pokok. Akibatnya, konsumsi beras semakin mendominasi dan dianggap sebagai satu-satunya indikator kecukupan pangan.

Meski demikian, pemerintah mulai menunjukkan komitmen untuk mendorong kembali diversifikasi pangan melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan pentingnya penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui sejumlah aturan turunan yang mengatur percepatan diversifikasi pangan dan penguatan ketahanan pangan serta gizi. Hironimus menilai kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam mengembangkan pangan lokal di berbagai daerah.