RRI.CO.ID, KUPANG – Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat akurasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rangkaian validasi lapangan secara maraton. Langkah ini dilakukan Kepala Regional BGN NTT, Oswaldus Ngani, yang memantau langsung proses verifikasi yang difokuskan di wilayah daratan Flores, mulai 4 hingga 8 Mei 2026.

Oswaldus menyebut, langkah ini sebagai implementasi instruksi dari pimpinan pusat guna memperoleh data riil di lapangan melalui peran koordinator kecamatan di seluruh wilayah NTT. “Kita menindaklanjuti perintah pimpinan pusat untuk melakukan validasi data riil di lapangan melalui para koordinator kecamatan di daratan Flores maupun seluruh NTT,” ujarnya.

Oswaldus juga mengungkapkan bahwa sebelumnya setelah menyisir wilayah timur NTT, pemantauan kini difokuskan di daratan Flores sebelum nantinya berlanjut ke Pulau Sumba dan kabupaten lainnya. Validasi menurutnya, akan dilakukan secara berjenjang dengan sistem by name by address, melibatkan koordinasi ketat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat sekolah.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, melalui pemutakhiran ini, proses sinkronisasi dan verifikasi data diperketat guna menghindari duplikasi serta salah sasaran. BGN memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi serta daerah dengan prevalensi stunting yang masih signifikan.

Adapun sasaran penerima manfaat dipastikan mencakup kategori luas, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga seluruh peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk tenaga pendidik di wilayah tersebut. “Melalui validasi ini, saya ingin memastikan seluruh sasaran penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik PAUD/TK, SD, SMP, SMA, hingga pendidik dan tenaga kependidikan di NTT, khususnya daratan Flores, tidak ada yang terlewat,” kata Oswaldus.

Validasi ini menurutnya, menjadi kunci bagi keberhasilan program MBG di Nusa Tenggara Timur yang menargetkan sekitar 1,8 juta penerima manfaat agar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain aspek pendataan, dukungan dari pemerintah daerah dan kerja keras para koordinator lapangan menjadi faktor penentu kelancaran program ini di tingkat akar rumput. “Kami mohon dukungan dari Pemda dan pihak terkait. Kami juga mengapresiasi daerah yang datanya sudah mencapai 100 persen, serta kerja keras para koordinator lapangan,” ungkapnya.

Oswaldus juga mulai mengidentifikasi tantangan operasional, khususnya pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, kendala utama yang dihadapi terkait ketersediaan bahan baku seperti buah-buahan dan komoditas pangan lainnya yang pasokannya belum stabil.

Terhadap kendala ini, pihak BGN terus mendorong keterlibatan aktif kelompok tani, peternak, dan masyarakat lokal untuk menanam dan memproduksi komoditas yang dibutuhkan dapur layanan gizi.

Dengan memproduksi komoditas yang dibutuhkan oleh dapur layanan gizi, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menciptakan efek berganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan ekonomi lokal di Nusa Tenggara Timur. “Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian pangan lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ucap Oswaldus.