SDK Toba Ende, Belajar di Tengah Keterbatasan Ruang
- 02 Mei 2026 06:15 WIB
- Ende
Poin Utama
- Kondisi bangunan SDK Toba sangat memprihatinkan dan tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
- Infrastruktur sekolah mengalami kerusakan serius yang berpotensi membahayakan siswa dan guru
- Keterbatasan anggaran dari yayasan menjadi kendala utama sehingga perbaikan belum bisa dilakukan
- Proses belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi yang serba terbatas
- Perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kenyamanan siswa
RRI.CO.ID, Ende - Sekolah Dasar Katolik (SDK) Toba, Desa Roga, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende hingga kini masih mngalami kendala keterbatasan sarana belajar mengajar. Sekolah yang telah berdiri sejak 1965 itu kini hanya memiliki empat ruang kelas yang masih digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
Namun, kondisi ruang tersebut belum sepenuhnya layak, dengan atap yang bocor dan fasilitas yang terbatas. Sementara itu, dua ruang kelas lainnya mengalami kerusakan berat dan tidak dapat difungsikan.
Keterbatasan ruang membuat pihak sekolah harus menyiasati proses belajar. Dalam satu ruangan, dua kelompok siswa belajar secara bersamaan dengan pembatas sederhana berupa lemari buku.
Kepala SDK Toba, Hendrika Rae, mengatakan kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan penanganan yang memadai. Ia menyebut, saat hujan turun, kegiatan belajar sering kali terhenti karena ruang kelas tidak bisa digunakan.
“Kami hanya memiliki empat ruangan yang bisa dipakai, itu pun belum layak. Kalau hujan, sekolah terpaksa diliburkan,” ujarnya, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia menambahkan, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. SDK Toba berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Yasukel, namun hingga saat ini belum memungkinkan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.
“Kami berharap ada perhatian dan uluran tangan dari pemerintah daerah maupun pihak lain yang dapat membantu, karena kondisi beberapa ruang sudah rusak dan tidak layak digunakan lagi,” ucapnya.
Selain keterbatasan infrastruktur, tantangan juga dihadapi dari sisi tenaga pengajar. Dari delapan guru yang ada, hanya satu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sisanya merupakan tenaga honorer yang mengandalkan dana komite sekolah.
Para guru honorer tersebut menerima honor sekitar Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap enam bulan, dan dalam beberapa kasus mengalami keterlambatan pembayaran hingga satu tahun, tergantung pada iuran orang tua siswa. Namun kondisi itu tidak menjadi penghalang para guru tersebut untuk mengabdi.
Saat ini, pihak sekolah masih menanti perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat untuk perbaikan fasilitas agar kegiatan belajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....