RRI.CO.ID, Sikka - Transformasi pesisir Kabupaten Sikka memasuki babak baru dengan rencana pengembangan 68 desa nelayan menjadi Kampung Nelayan Modern. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sikka, Paulus Bangkur, menyampaikan harapannya agar desa-desa pesisir tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem kawasan terpadu berbasis industri perikanan.

“Harapan kami kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, ada unit pengolahan di daerah-daerah ini. Sikka ini memiliki 68 desa nelayan,” ujar Paulus Bangkur saat mendampingi kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kamis, 26 Februari 2026.

Menurut Paulus, pemerintah daerah selama ini telah memberikan dukungan berupa kapal, alat tangkap, hingga cold storage. Namun, dampaknya belum maksimal karena belum terintegrasi dalam satu sistem kawasan terpadu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP memastikan pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 68 desa pesisir untuk dirancang dalam skema pusat kegiatan perikanan terpadu. “Dari 68 desa itu, akan kita evaluasi mana yang menjadi pusat (hub) dan mana yang menjadi penyangga. Fasilitas yang didukung sangat banyak, mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, hingga toko perbekalan dan bantuan kapal,” kata Menteri KKP.

Ia juga menegaskan pemerintah menyiapkan pola pembeli siaga (off-taker) agar nelayan tidak lagi kesulitan menjual hasil tangkapan. Selain itu, kawasan kampung nelayan modern akan dilengkapi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebagai solusi atas keterbatasan BBM yang selama ini membatasi jarak jelajah nelayan kecil.

Untuk mewujudkan satu Kampung Nelayan Terpadu, Menteri menyebut kebutuhan anggaran berkisar Rp 13 miliar hingga Rp 22 miliar per lokasi, dengan syarat pemerintah daerah menyiapkan lahan. Bupati Sikka menyatakan kesiapan penuh menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Namun, Menteri KKP mengingatkan bahwa modernisasi harus tetap memperhatikan keberlanjutan. “Jika terjadi eksploitasi berlebihan, ekosistem laut rusak dan masa depan generasi kita akan terancam. Kehadiran kami di sini adalah untuk menjawab tantangan tersebut melalui sarana yang lebih baik,” ujarnya.

Dengan 68 desa nelayan yang tersebar di pesisir Sikka, arah kebijakan ini berpotensi mengubah wajah ekonomi laut Nusa Tenggara Timur dari pola tradisional menuju sistem kawasan modern, terintegrasi, produktif, sekaligus berkelanjutan.