RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan melalui penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan. Pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan daerah yang membutuhkan intervensi apabila terjadi gangguan pasokan maupun gagal panen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Elnatan Meidy Mokoagouw, Senin, 20 Juli 2026.

Ia mengatakan penyusunan peta dilakukan agar pemerintah memiliki langkah cepat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di setiap wilayah.

Menurutnya, pemetaan menjadi bagian penting karena pemerintah daerah memiliki cadangan beras pemerintah yang dapat disalurkan kepada masyarakat apabila suatu daerah mengalami kekurangan pangan.

“Kami membuat peta kerentanan dan ketahanan pangan supaya pada saat terjadi kerawanan, pemerintah sudah memiliki langkah intervensi. Pemerintah daerah memiliki cadangan beras pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kerawanan pangan,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila kondisi kerawanan terjadi pada tingkat kabupaten, intervensi dilakukan pemerintah provinsi. Sementara apabila persoalan meluas hingga tingkat provinsi, pemerintah pusat akan mengambil langkah penanganan sesuai hasil pemetaan nasional.

Sebagai contoh, pemerintah pernah melakukan intervensi ketika terjadi krisis pangan akibat gagal panen di sejumlah wilayah Papua. Penanganan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

Selain pemetaan, pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pasokan pangan agar potensi kerawanan dapat diantisipasi lebih dini sebelum berdampak pada masyarakat.

Elnatan berharap penyusunan peta kerawanan pangan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sehingga masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan secara berkelanjutan.