RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpin, melainkan pada sistem yang mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik meski terjadi pergantian kepemimpinan. Pesan itu disampaikan Iqbal saat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin, 20 Juli 2026.

Di hadapan 60 peserta, ia mengatakan tantangan birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program populer, tetapi membangun tata kelola yang kuat dan berkelanjutan.

"Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem," kata Iqbal.

Menurut mantan diplomat itu, salah satu kelemahan mendasar Indonesia adalah belum kokohnya sistem pemerintahan. Akibatnya, banyak proses pembangunan berjalan tanpa perencanaan jangka panjang.

Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih berorientasi pada penanganan limbah, bukan membangun sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir. Hal serupa juga terjadi pada pengembangan pariwisata yang di sejumlah daerah tumbuh tanpa didukung master plan yang jelas.

Iqbal juga mengingatkan agar digitalisasi tidak dipandang sebagai solusi semua persoalan birokrasi. Menurutnya, transformasi digital hanya akan efektif jika sistem yang mendasarinya telah dibenahi.

"Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan," ujarnya.

Ia menilai aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting sebagai penjaga memori kelembagaan agar roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepala daerah. Karena itu, ASN diminta menjaga profesionalisme dan tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

"Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem," katanya.

Dalam kesempatan itu, Iqbal juga mengingatkan calon pemimpin birokrasi agar memahami keterkaitan antara dinamika global dan kondisi daerah. Menurutnya, pandemi, konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia dapat berdampak langsung terhadap ekonomi daerah sehingga pemimpin harus mampu melihat persoalan secara lebih luas.

Ia mencontohkan Vietnam yang mampu memanfaatkan kenaikan harga kopi dunia karena memiliki kontrol terhadap pasar domestiknya. Sebaliknya, Indonesia yang merupakan produsen besar komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel belum mampu menjadi penentu harga global karena masih lemah dalam penguasaan rantai nilai.

Menutup paparannya, Iqbal kembali menekankan bahwa kualitas birokrasi ditentukan oleh sistem, bukan semata-mata kehebatan individu.

"Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik," ujarnya.

Ia mengajak seluruh peserta PKN Tingkat II membangun sistem pemerintahan yang berkelanjutan sebagai warisan terbaik bagi generasi berikutnya.