RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendapatan dari sektor pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi NTT, Joni Atopah, Kepada RRI.CO.ID, Rabu 8 Juli 2026, mengatakan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bukan bertujuan mempersulit masyarakat. Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Menurut Joni, masyarakat yang selama ini taat membayar pajak berhak mendapatkan pelayanan yang setara. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kesadaran seluruh pemilik kendaraan agar memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi membangun rasa keadilan antara wajib pajak yang selama ini taat dengan mereka yang belum memenuhi kewajibannya. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan" ucap Joni Atopah.

Ia menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak daerah akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat NTT. Karena itu, edukasi mengenai pentingnya membayar pajak akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTT berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan publik lainnya dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. (AI)