RRI.CO.ID, Bandung Barat - Sebanyak 74 atlet National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan lolos klasifikasi final untuk mengikuti Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026. Hasil tersebut diperoleh setelah 81 atlet menjalani proses klasifikasi resmi yang menjadi syarat utama tampil di ajang olahraga disabilitas tingkat provinsi.

Dari jumlah tersebut, dua atlet masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Mata Cicendo, sementara tujuh atlet lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat klasifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bandung Barat, Acep Kurnia, mengatakan proses klasifikasi tahun ini menghadirkan tantangan baru menyusul diterapkannya regulasi terbaru dari NPC Indonesia. Aturan tersebut membuat sejumlah atlet harus berpindah nomor pertandingan, kelas, bahkan cabang olahraga.

"Perubahan regulasi ini membuat kami harus menyusun ulang strategi karena waktu menuju Peparda hanya tersisa sekitar empat bulan," ujar Acep, Jumat 17 Juli 2026.

Di tengah tantangan tersebut, Acep mengapresiasi peningkatan partisipasi cabang olahraga yang akan diikuti KBB. Jika pada penyelenggaraan Peparda sebelumnya hanya mengikuti sembilan cabang olahraga, kini KBB akan tampil di 15 dari total 17 cabang yang dipertandingkan.

Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan anggaran dan fasilitas latihan yang memadai.

Ia mengungkapkan, hingga kini kepastian anggaran hibah yang diterima NPCI KBB masih belum jelas sehingga program latihan beberapa cabang olahraga kerap mengalami kendala. Selain itu, belum tersedianya sarana latihan milik sendiri membuat organisasi harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa tempat dan peralatan.

Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh cabang olahraga. Pada cabang balap sepeda, misalnya, NPCI KBB belum memiliki sepeda balap tunggal maupun sepeda tandem yang dibutuhkan atlet tunanetra. Sementara itu, latihan cabang boling sempat terhenti karena keterbatasan dana untuk menyewa arena latihan.

Meski mendapat dukungan berupa konsumsi dan transportasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Acep menilai kebutuhan peralatan khusus dan tenaga pendamping masih jauh dari ideal. Bahkan, atlet yang berasal dari wilayah pelosok masih menghadapi kendala biaya transportasi untuk mengikuti latihan secara rutin.

Perubahan sistem klasifikasi juga diperkirakan akan memengaruhi peluang perolehan medali di sejumlah cabang olahraga. Cabang panahan dan tenis meja showdown untuk atlet tunanetra dinilai menghadapi persaingan yang semakin ketat akibat penyesuaian kelas pertandingan.

Karena itu, NPCI KBB kini lebih mengandalkan potensi medali dari cabang boling, anggar, atletik, judo, dan renang. Adapun persaingan terberat diprediksi datang dari Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung yang dinilai memiliki persiapan lebih matang.

NPCI KBB berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera memberikan kepastian terkait alokasi anggaran hibah sekaligus mendukung pembangunan fasilitas olahraga yang representatif bagi atlet disabilitas.

Menurut Acep, keberadaan sarana latihan dan kepastian pendanaan menjadi kebutuhan penting, bukan hanya untuk menghadapi Peparda VII Jawa Barat 2026, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju ajang Pekan Para Pelajar, Peparpenas, hingga seleksi nasional.

"Kami ingin pembinaan atlet berjalan berkelanjutan. Jangan sampai atlet-atlet potensial memilih membela daerah lain karena kurangnya dukungan di daerah sendiri," katanya.