RRI.CO.ID, Batam - Sejumlah persoalan pelayanan publik di Kota Batam kembali menjadi sorotan mahasiswa. Puluhan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis, 16 Juli 2026, dengan membawa sejumlah tuntutan yang mencakup krisis air bersih, pengelolaan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, hingga tata kelola lahan.

Sebelum menuju DPRD Kota Batam, massa terlebih dahulu menyampaikan aspirasi di depan Kantor Wali Kota Batam. Aksi kemudian berlanjut ke halaman DPRD dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Selama penyampaian aspirasi, mahasiswa menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapat penyelesaian.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal. Mereka menyebut keluhan masyarakat kerap disampaikan melalui media sosial, namun kondisi di lapangan dinilai belum banyak berubah.

“Kami sudah informasikan persoalan sampah ke media sosial, namun kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terangkut,” tegas salah seorang mahasiswa saat berorasi.

Selain persoalan sampah, massa aksi juga menyinggung pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut mereka, masih terdapat warga yang mengalami kesulitan memperoleh dokumen kependudukan meski telah lama berdomisili di Batam.

Setelah aksi berlangsung, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengundang perwakilan mahasiswa berdialog di Ruang Rapat Serbaguna DPRD. Dalam forum tersebut, mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNRIKA menyampaikan lima tuntutan utama, yakni percepatan penanganan krisis air bersih, perlindungan kawasan hutan dan daerah resapan air, penghentian aktivitas cut and fill di kawasan tangkapan air, audit terhadap izin alokasi lahan, serta penegakan kebijakan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.

Perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum UNRIKA, Anwar Gultom, turut mempertanyakan kondisi Waduk Duriangkang yang debit airnya terus menurun. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah kondisi tersebut semata dipengaruhi musim kemarau atau berkaitan dengan berkurangnya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan.

Mahasiswa juga meminta persoalan sampah dan pelayanan publik tidak terus berulang tanpa solusi yang jelas. Mereka berharap pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat dan tidak hanya bergerak pada momen tertentu.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Muhammad Kamaluddin menyatakan DPRD membuka ruang bagi kritik dan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Ia memastikan seluruh poin yang disampaikan akan menjadi perhatian lembaga legislatif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan kritikan, aspirasi, dan masukan sehingga menjadi pengingat bagi kami dalam menjalankan tugas. Tentu ini akan kami tindak lanjuti dan akan menjadi pembahasan utama kami bersama seluruh anggota DPRD, termasuk memanggil pihak-pihak terkait atas berbagai persoalan yang disampaikan,” tegas Kamaluddin.

Menurutnya, DPRD akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah instansi terkait, baik dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam, guna membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan tindak lanjut yang konkret terhadap isu air bersih, pengelolaan sampah, tata kelola lahan, hingga pelayanan publik.

Dialog ditutup dengan penyerahan dokumen berisi tuntutan mahasiswa kepada Ketua DPRD Kota Batam. Dokumen tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.