RRI.CO.ID, Lombok Barat - Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, NTB, Kamis 16 Juli 2026. Forum yang diikuti para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia itu membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran Johni Asadoma menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan PAD dan memperkuat sektor UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang menyoroti pentingnya optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu sumber peningkatan PAD. Menurutnya, pengelolaan PAP harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bima Arya juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air dan sistem pengawasan yang lebih akurat. Selain itu, ia menekankan perlunya penyempurnaan mekanisme pembagian hasil yang lebih proporsional berdasarkan panjang sungai maupun luas daerah tangkapan air.

Pemerintah pusat, lanjut Bima Arya, berkomitmen mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan di seluruh daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air sekaligus memperkuat penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga menegaskan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah provinsi didorong memperkuat ekosistem UMKM melalui kemudahan perizinan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, dan percepatan transformasi digital.

Selain penguatan UMKM, Wamendagri memaparkan sejumlah strategi peningkatan PAD yang dapat diterapkan pemerintah daerah. Strategi tersebut meliputi pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kemitraan inovatif, sinergi dengan pemerintah pusat, optimalisasi aset daerah, fasilitasi investasi, penguatan tata kelola BUMD dan BLUD, serta penyusunan tata ruang yang terintegrasi.