RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mematangkan berbagai langkah antisipasi menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bangkesbangpoldagri), pemerintah sejak dini mengantisipasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan dan ketertiban guna memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, damai, dan kondusif.

Kepala Bangkesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, mengatakan koordinasi terus diperkuat dengan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah desa. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mencegah munculnya konflik selama proses Pilkades.

"Koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah desa, tokoh masyarakat, media, dan seluruh unsur terkait terus kami lakukan agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin," ujar Mustafa, Rabu 15 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga telah menyepakati percepatan jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak. Tahapan persiapan yang semula dijadwalkan dimulai pada 3 Agustus 2026 dimajukan menjadi 27 Juli 2026, sementara hari pemungutan suara yang sebelumnya direncanakan pada 3 Februari 2027 dipercepat menjadi 27 Januari 2027.

"Percepatan jadwal ini telah menjadi kesepakatan bersama. Harapannya seluruh tahapan dapat dipersiapkan lebih matang sehingga pelaksanaan Pilkades berlangsung lancar, tertib, dan menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, M. Khairul Ihsan, mengapresiasi keputusan pemerintah daerah yang mempercepat pelaksanaan Pilkades Serentak. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan aspirasi yang sejak lama diperjuangkan para kepala desa karena masih banyak desa yang dipimpin oleh penjabat kepala desa dalam waktu cukup lama.

"Kami menyambut baik percepatan pelaksanaan Pilkades karena ini merupakan harapan banyak desa. Dengan terpilihnya kepala desa definitif, roda pemerintahan desa akan berjalan lebih optimal," ungkap Khairul.

Ia menambahkan, FKKD terus memantau perkembangan situasi di seluruh desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring tingginya minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sejumlah bakal calon bahkan telah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Meski demikian, Khairul mengingatkan agar tingginya antusiasme tersebut tidak memicu gesekan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk mengedepankan etika politik, menjaga persatuan, serta menghormati seluruh tahapan Pilkades yang telah ditetapkan.

"Mari kita jadikan Pilkades sebagai pesta demokrasi yang damai. Siapa pun yang nantinya terpilih merupakan pilihan masyarakat dan harus kita hormati demi kemajuan desa masing-masing," katanya.