PMD Pastikan Pengalihan Dana Desa Tak Ganggu Pembangunan Lombok Barat

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pengalihan sebagian alokasi Dana Desa (DD) untuk mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan menghambat pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan langkah antisipasi melalui Program Sejahtera Desa yang mengalokasikan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa serta Rp100 juta bagi setiap dusun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Barat, H. Mahnan, menegaskan masyarakat maupun pemerintah desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan tersebut. Menurutnya, pengurangan Dana Desa sejatinya bukanlah pemotongan anggaran pembangunan, melainkan pengalihan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat.

"Dengan pengurangan Dana Desa itu sebenarnya bukan dikurangi, tetapi dialihkan ke program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Mahnan saat ditemui RRI di Kantor Camat Batulayar, Rabu 17 Juni 2026.

Mahnan menjelaskan, hampir seluruh usulan pembangunan yang telah dirancang pemerintah desa tetap dapat direalisasikan. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menghadirkan Program Sejahtera Desa sebagai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.

"Usulan program pembangunan yang sudah direncanakan desa pada dasarnya sudah terjawab melalui Program Sejahtera Desa. Melalui program satu miliar per desa dan satu juta per dusun, sekitar 95 persen kebutuhan pembangunan desa sudah terdanai," katanya.

Ia menegaskan, berbagai kekhawatiran mengenai usulan pembangunan yang tidak dapat dibiayai kini telah terjawab dengan kebijakan tersebut. Bahkan, menurutnya, sejumlah pemerintah desa mengakui bahwa program itu mampu mengakomodasi hampir seluruh kebutuhan prioritas masyarakat.

"Kalau desa mengakui, melalui program satu miliar per desa itu hampir semua kebutuhan yang belum tertampung sudah bisa ditangani," ucapnya.

Lebih lanjut Mahnan mengungkapkan, respons cepat Bupati Lombok Barat terhadap kebijakan nasional menjadi salah satu faktor utama sehingga pembangunan desa tetap berjalan tanpa hambatan.

"Bahkan sebelum desa mengusulkan, Pak Bupati sudah memetakan berbagai kebutuhan dan usulan dari masing-masing desa. Itu menunjukkan respon cepat beliau terhadap kebijakan nasional yang berdampak ke Lombok Barat," katanya menegaskan.

Di sisi lain, Dinas PMD tetap menjalankan fungsi pendampingan terhadap seluruh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan tersebut dilakukan agar seluruh program prioritas desa dapat disesuaikan dengan sumber pendanaan yang tersedia.

Mahnan menjelaskan, APBDes setiap tahun disusun melalui fasilitasi Dinas PMD dengan mengacu pada berbagai sumber pendapatan desa, mulai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), hingga Dana Bagi Hasil dan sumber pendapatan lainnya.

Sementara berbagai kegiatan pembangunan yang belum dapat diakomodasi melalui APBDes, kini ditutupi melalui Program Satu Miliar Per Desa yang digagas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum masuk dalam APBDes kini sudah bisa ditangani melalui Program Satu Miliar Per Desa," ujarnya.

Selain fokus pada pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung di 77 desa.

Mahnan memastikan seluruh tahapan akan dipersiapkan secara matang agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berjalan lancar.

"Pasti akan kita laksanakan. Namun tentu diperlukan berbagai persiapan karena ada 77 desa yang akan melaksanakan Pilkades. Semua akan kami siapkan dengan baik," katanya mengakhiri.