RRI.CO.ID,Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG Tahun 2026 di Kantor Pemerintahan Daerah SP3, Rabu 15 juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Mimika sekaligus Ketua Satgas MBG Emanuel Kemong, didampingi Sekretaris Daerah Abraham Kateyau dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Santi Sondang.

Dalam arahannya, Emanuel Kemong meminta penjelasan mengenai kondisi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika. Ia menyebut masih banyak informasi simpang siur yang diterima pemerintah daerah terkait operasional sejumlah SPPG.

Ia mengatakan pemerintah ingin mengetahui apakah seluruh SPPG yang ada masih berfungsi sesuai pedoman yang ditetapkan atau justru mengalami kendala sehingga perlu segera ditangani.

"Kita evaluasi dulu SPPG yang ada ini sudah sejauh mana berjalan. Kalau ada yang bermasalah, masalahnya apa, supaya kita punya gambaran untuk menentukan langkah ke depan," ujar Emanuel.

Selain mengevaluasi SPPG yang telah beroperasi, Emanuel juga meminta penjelasan mengenai rencana penambahan layanan MBG di wilayah perkotaan. Menurutnya, masih banyak masyarakat di kawasan kota yang berharap dapat menjadi penerima manfaat program tersebut.

Ia menegaskan setelah pelayanan di wilayah perkotaan berjalan optimal, pemerintah daerah akan mulai membahas pengembangan layanan ke wilayah terpencil, terluar, dan pegunungan yang membutuhkan pola penanganan berbeda.

Sementara itu, Pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Suherman Bondar, menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan sasaran peserta didik mulai PAUD hingga SMA, serta kelompok non-peserta didik yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Suherman menyampaikan saat ini Kabupaten Mimika memiliki total 20 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 SPPG masih beroperasi, sementara enam SPPG berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan, terutama terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dua SPPG lainnya masih melengkapi persyaratan administrasi.

Ia menambahkan, sebanyak 45.345 penerima manfaat telah terlayani oleh program MBG di empat distrik, yang terdiri atas peserta didik maupun kelompok non-peserta didik.

"Untuk daerah terpencil atau 3T saat ini masih dalam tahap moratorium dari pusat. Namun kami berharap Kabupaten Mimika sudah menyiapkan data titik lokasi, sehingga ketika moratorium dibuka kembali, usulan bisa langsung diajukan," jelas Suherman.

Dalam paparannya, BGN juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, antara lain perlunya penguatan koordinasi lintas instansi, penyediaan sarana cuci tangan di sekolah, kelengkapan data administrasi penerima manfaat seperti NIK dan NISN, serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan bahan pangan lokal. BGN telah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta berencana menggandeng Dinas Peternakan agar ayam dan telur lokal dapat menjadi bahan baku MBG.

Menanggapi pembahasan wilayah 3T, Emanuel Kemong meminta BGN memberikan kriteria yang jelas mengenai daerah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah 3T agar pemerintah daerah tidak salah dalam mengusulkan titik layanan. Ia menegaskan Pemkab Mimika tetap akan menyiapkan usulan lokasi, sambil menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait moratorium dan penetapan wilayah 3T.

Di akhir rapat, Emanuel menyampaikan Satgas MBG akan melakukan monitoring langsung ke SPPG yang masih berstatus suspend. Pemerintah daerah juga siap memberikan dukungan apabila diperlukan perbaikan sarana maupun fasilitas pendukung agar seluruh SPPG di Kabupaten Mimika dapat kembali beroperasi secara optimal.(Sandra)