Kesbangpol Mimika Perkuat Akuntabilitas Dana Parpol Melalui SIKEPO

RRI.CO.ID, Mimika – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Kabupaten Mimika, Kamis 11 juni 2026.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Yohana Paliling, yang hadir mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik dan penggunaan aplikasi SIKEPO Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Yohana Paliling, disampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengurus partai politik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pemanfaatan aplikasi SIKEPO menjadi salah satu upaya modernisasi sistem pelaporan yang dapat mendukung tata kelola administrasi partai politik yang lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Ia menegaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Keberadaan partai politik memiliki peran penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, santun, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yohana Paliling berharap seluruh pengurus partai politik di Kabupaten Mimika dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik dan menyampaikannya kepada instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), secara tepat waktu sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa bantuan keuangan partai politik yang diberikan pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Mimika. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pendidikan politik dan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain menjadi sarana evaluasi pengelolaan bantuan keuangan partai politik, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Mimika. Meskipun memiliki latar belakang dan pilihan politik yang berbeda, seluruh pihak diharapkan tetap bersatu dalam tujuan membangun kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Mengakhiri sambutannya, Yohana Paliling mengajak seluruh peserta menjadikan penyusunan laporan pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud kedewasaan dalam berpolitik. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ia secara resmi membuka Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dan Aplikasi SIKEPO Tahun Anggaran 2026.(Sandra)