RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memfokuskan pembangunan pada 2027 melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi sektor unggulan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, arah pembangunan tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon di Ruang Abimata DPRD, Senin 14 Juli 2026.

"Di tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Cirebon memfokuskan tema pembangunan pada penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," katanya dikutip dari rilis Pemkab Cirebon.

Menurutnya, tema pembangunan tersebut merupakan kelanjutan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029 dengan penekanan pada peningkatan inovasi daerah, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menjelaskan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan tujuh prioritas pembangunan pada 2027. Prioritas tersebut meliputi penguatan kehidupan beragama dan ketertiban masyarakat, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan, hilirisasi sektor unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah juga menyusun proyeksi anggaran secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp1,04 triliun, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp3,20 triliun sehingga total belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,34 triliun.

Belanja tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Porsi terbesar diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menambahkan, defisit anggaran direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diproyeksikan mencapai Rp102 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD).

"Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini akan dibahas bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah," ujarnya.

Pada rapat paripurna yang sama, DPRD Kabupaten Cirebon juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.