RRI.CO.ID, Biak – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss-Belhotel Cenderawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026.

Penandatanganan kerja sama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor.

Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Markus Oktovianus Mansnembra, menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

"Penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini bukanlah sekadar sebuah seremoni administratif. Ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,"ujarnya.

Menurutnya, ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pengelolaan kekayaan daerah, penilaian aset, pengurusan piutang daerah, hingga penyelenggaraan lelang. Seluruh aspek itu dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Ia mengakui, salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini adalah penyelesaian piutang daerah yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan maupun efektivitas pengelolaan aset daerah.

"Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyambut baik dukungan DJKN sebagai mitra strategis yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kewenangan dalam memberikan pendampingan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya dalam penyelesaian piutang daerah," ucapnya

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.

"Kerja sama ini tentunya kami di Kementerian Keuangan, khususnya DJKN, ingin berkontribusi lebih banyak untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah. Melalui kompetensi dan otoritas yang kami miliki, kami ingin membantu agar pengelolaan aset, khususnya aset daerah Kabupaten Biak Numfor, menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat," ujar Tunggul.

Selain mendukung pengelolaan aset, DJKN juga berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam bidang penilaian aset.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, mengatakan kerja sama dengan DJKN bukan merupakan hal baru. Selama ini DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.

"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja membantu Biak Numfor. Sejak dulu mereka selalu mendampingi dalam proses pelelangan dan juga penilaian aset-aset milik daerah. Misalnya ketika pemerintah akan menyewakan aset ataupun menjual aset, semuanya harus dinilai terlebih dahulu karena sampai saat ini kami belum memiliki pejabat penilai aset," ujar Gunadi.

Menurutnya, dukungan DJKN untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah menjadi peluang besar bagi Kabupaten Biak Numfor

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.