Pemprov NTB Ajukan KUA-PPAS 2027, Fokus Percepat Pengentasan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD NTB. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 dengan fokus pada percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, pengembangan industri agromaritim, serta pariwisata berkelanjutan.

Rancangan KUA-PPAS disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam nota pengantarnya, Indah mengatakan tema pembangunan NTB tahun 2027 adalah Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan. Menurut dia, tema tersebut menjadi arah penyusunan seluruh program dan anggaran pemerintah daerah.

"Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan," kata Indah.

Pemprov NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada 2027 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah menegaskan pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar belanja daerah efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Indah mengatakan APBD 2027 akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta mendukung program-program prioritas pemerintah daerah.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat. Salah satu indikatornya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memperkuat posisi NTB sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional.

"Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional," ujarnya.

Selain sektor pangan, pemerintah daerah juga menargetkan penguatan sektor pariwisata melalui berbagai agenda nasional dan internasional. Setelah penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026, NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, serta mempersiapkan diri sebagai salah satu tuan rumah PON XXII 2028.

Pemprov NTB berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBD 2027 segera ditetapkan dan menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat.