RRI.CO.ID,.Manokwari – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, kembali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar tidak lagi menerima tenaga honorer baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari bertambahnya beban kepegawaian, sementara masih terdapat tenaga honorer lama yang belum diangkat.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya telah menggelar rapat bersama seluruh OPD dan menegaskan agar tidak lagi merekrut tenaga honorer. Namun, di lapangan masih ditemukan adanya penerimaan honorer baru.

Dominggus menegaskan pemerintah akan terus mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mematuhi kebijakan tersebut. Pasalnya, tenaga honorer yang direkrut umumnya berharap dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di kemudian hari.

"Kita sudah rapat dengan semua OPD supaya kalau mereka diangkat jangan lagi terima honorer baru. Tapi memang masih ada, sehingga akan terus kita ingatkan. Yang ada saja belum semuanya diangkat, jadi jangan menambah honorer lagi," kata Dominggus Mandacan.

Ia menjelaskan, belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini masih berada di kisaran 30 persen dari APBD sehingga masih sesuai ketentuan. Persentase tersebut juga akan mengikuti perkembangan kemampuan keuangan daerah yang dipengaruhi alokasi APBN setiap tahunnya.

Meski demikian, Dominggus menyebut peluang pengangkatan tenaga honorer ke depan tetap terbuka apabila pemerintah pusat kembali memberikan persetujuan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer secara sepihak.

Apabila masih terdapat tenaga honorer yang belum diangkat, Pemerintah Provinsi Papua Barat harus kembali mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sesuai mekanisme yang berlaku.