RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari.

Gubernur mengatakan, penyerahan LHP BPK merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas.

"Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.

Dominggus menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.