RRI.CO.ID, Manggarai Timur – Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat tata kelola keuangan melalui konsultasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPN) Ruteng, Jumat, 10 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin Kepala Sekretariat Bawaslu Manggarai Timur, Petrus Afrudin N.E. Dola, bersama jajaran staf tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasi diterima langsung oleh Kepala KPN Ruteng, Akhmad Zainuddin, yang memberikan berbagai masukan terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Pertemuan ini juga menjadi forum untuk membahas sejumlah kendala teknis yang dihadapi Sekretariat Bawaslu Manggarai Timur dalam menjalankan tugas sebagai satuan kerja baru.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi PDMS KPN Ruteng, Sayuti Nafik, menyampaikan apresiasi terhadap capaian penyerapan anggaran Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur hingga Juli 2026. Menurutnya, sebagai satuan kerja yang baru terbentuk, Bawaslu Manggarai Timur telah menunjukkan kinerja yang baik dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang ditetapkan.

"Dalam pantauan kami, hingga bulan Juli, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sebagai satuan kerja baru telah menunjukkan penyerapan anggaran yang baik," ujar Nafik

Meski demikian, KPN Ruteng merekomendasikan agar Sekretariat Bawaslu Manggarai Timur segera melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman 3 DIPA Triwulan II. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung penilaian pemerintah pusat sekaligus menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar tetap optimal.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Petrus Afrudin N.E. Dola, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan dari KPN Ruteng. Ia menegaskan seluruh rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen Bawaslu Manggarai Timur dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.