RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata mencatat sebagian besar nelayan di daerah itu belum memiliki barcode resmi pembelian BBM subsidi. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi akses nelayan terhadap bahan bakar untuk melaut.

Data pemerintah menunjukkan terdapat lebih dari 1.100 nelayan yang menjadi sasaran penerima BBM subsidi. Namun, baru sekitar 900 nelayan yang menjalani proses verifikasi administrasi dan sekitar 300 nelayan yang telah memiliki barcode resmi dari Pertamina.

Pemerintah juga menemukan dugaan penyalahgunaan barcode oleh pihak yang tidak berhak menerima subsidi. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh nelayan penerima manfaat.

"Banyak barcode yang setelah ditelusuri ternyata berada di rumah yang bukan milik nelayan. Ini persoalan serius yang harus segera ditertibkan," ujar Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir, Senin 29 Juni 2026.

Pemerintah akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh pemegang barcode BBM subsidi. Pemeriksaan akan mencakup kepemilikan kapal, kapasitas kapal, hingga spesifikasi mesin sesuai data yang tercatat dalam sistem Pertamina.

Penerima yang terbukti tidak memenuhi persyaratan akan dicoret dari daftar penerima subsidi. Pemerintah juga akan memperbarui data penerima agar distribusi BBM lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut diharapkan memperluas akses nelayan terhadap BBM subsidi. Selain itu, penataan data diharapkan dapat mengurangi antrean panjang yang selama ini terjadi di sejumlah SPBU.