RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi saat melakukan evaluasi distribusi di daerah tersebut. Temuan itu diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Temuan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi yang dipimpin Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq bersama Wakil Bupati Muhammad Nasir. Rapat dihadiri Polres Lembata, OPD teknis, Tim Satgas Pengawasan BBM, serta pengelola SPBU Balauring, Waijarang, dan Tanah Merah.

Hasil penelusuran Tim Satgas menemukan satu orang diduga menguasai lima hingga enam barcode pembelian BBM subsidi. Tim juga menemukan penggunaan barcode oleh pihak yang tidak tercantum sebagai penerima hingga dugaan praktik jual beli barcode.

Selain itu, pengawasan distribusi dinilai masih memiliki sejumlah celah. Tim menemukan kartu kendali yang tidak diisi, penggunaan surat kuasa dalam pengambilan BBM subsidi, hingga dugaan kerja sama antara oknum petugas SPBU dan pemegang barcode.

"BBM subsidi hari ini sudah dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu. Ketika ditemukan penyimpangan, kita sering kali tidak menindaklanjuti secara serius. Akibatnya, pelaku yang sama terus mengulangi perbuatannya," kata Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir, 29 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan seluruh temuan tersebut akan diverifikasi bersama aparat penegak hukum. Langkah itu dilakukan untuk memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang memang berhak memperoleh subsidi.

Evaluasi distribusi BBM subsidi juga menjadi dasar penyusunan langkah penertiban di lapangan. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi penyimpangan sekaligus memperbaiki pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat.