RRI.CO.ID, Kupang – Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak terus menjadi perhatian masyarakat Kota Kupang. Selain mendukung upaya meningkatkan kepatuhan pajak, warga berharap kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif jika diterapkan secara tepat. Namun, mereka mengingatkan agar pemerintah juga mempertimbangkan kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari kendaraan bermotor, Salah seorang pengemudi ojek online di Kota Kupang, Rika, berharap kebijakan yang akan diterapkan tidak memberatkan masyarakat kecil.

"Kami mencari nafkah menggunakan kendaraan setiap hari, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja," ucap Rika, kepada RRI.CO.ID.

Menurut Rika, pembatasan pembelian BBM subsidi sebaiknya diikuti dengan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melunasi pajak kendaraan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tetap dapat mencapai tujuannya tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.

Beragam tanggapan yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Di sisi lain, masyarakat berharap pelaksanaannya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga.

Masyarakat berharap kebijakan terkait BBM subsidi tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi mereka yang menggantungkan kendaraan sebagai sarana utama untuk mencari nafkah sehari-hari. (AI)