RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengubah arah strategi penanganan stunting mulai tahun 2026. Jika sebelumnya fokus pada penanganan anak yang telah mengalami stunting, kini pemerintah mengedepankan langkah pencegahan agar tidak muncul kasus-kasus baru.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, saat menghadiri Rembuk Stunting di Kecamatan Batulayar dan Gunungsari yang diikuti unsur Bapperida, Dinas Kesehatan, Forkopimcam, camat, pendamping desa, hingga para kepala desa, Senin 6 Juli 2026.

Menurut Nurul Adha, penanganan stunting di Lombok Barat menunjukkan perkembangan positif. Ia mengungkapkan sebanyak 16,2 persen anak berhasil keluar dari kategori stunting. Sementara 28,8 persen lainnya telah mengalami peningkatan kondisi gizi dan pertumbuhan fisik meski masih berada dalam kategori stunting.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses memulihkan anak dari stunting tidak bisa dilakukan secara instan hanya dengan pemberian makanan tambahan atau susu formula.

"Mengeluarkan anak dari status stunting bukan perkara mudah. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan dokter spesialis anak, pemberian nutrisi tambahan sering kali baru mampu menyelamatkan perkembangan otak balita, tetapi belum tentu mampu mengejar pertumbuhan fisiknya secara optimal," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan seorang anak sulit keluar dari kondisi stunting. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi kondisi kesehatan, lingkungan, hingga persoalan sosial ekonomi keluarga.

"Anak sulit menyerap nutrisi karena ada faktor penyerta seperti sanitasi lingkungan yang buruk maupun penyakit, termasuk tuberkulosis (TBC). Selain itu, pendidikan keluarga, kondisi sosial, dan kemiskinan juga menjadi penyebab yang harus ditangani secara bersama-sama," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyoroti masih banyaknya kesalahpahaman masyarakat mengenai kondisi gizi anak. Menurutnya, tidak sedikit orang tua menganggap anak yang bertubuh gemuk berarti sehat, padahal pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya.

Ia menilai kondisi tersebut kerap dipicu pola konsumsi yang kurang tepat, seperti kebiasaan memberikan minuman berpemanis atau susu kental manis kepada bayi sejak usia dini.

"Anak yang terlihat gemuk belum tentu terbebas dari stunting. Tinggi badannya bisa saja tidak berkembang sesuai umur karena pola makan yang keliru sejak kecil," ucapnya.

Nurul Adha menegaskan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri yang mengubah fokus program penanganan stunting menjadi upaya pencegahan.

Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah desa memperkuat kolaborasi bersama tenaga kesehatan, kader Posyandu, pendamping desa, serta seluruh elemen masyarakat agar mampu mendeteksi dan mencegah risiko stunting sejak dini.

"Mulai tahun 2026 kita tidak lagi hanya fokus mengobati anak yang sudah mengalami stunting. Prioritas kita adalah mencegah lahirnya kasus stunting baru melalui kerja sama seluruh pihak hingga tingkat desa," tegasnya.

Ia berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat terwujudnya generasi Lombok Barat yang lebih sehat, berkualitas, dan bebas dari stunting.

"Pencegahan hanya akan berhasil apabila seluruh unsur pemerintah, desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat bergerak bersama. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam melahirkan generasi yang sehat dan unggul," katanya mengakhiri.