RRI.CO.ID - Nagekeo, – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja rentan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Non-ASN dan Pekerja Rentan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo, Selasa 30 Juni 2026

Rapat koordinasi dihadiri Pps. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ende Mautapaga, Luki Agustin, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo P. Aurelius Assan, Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Mursidin Pua Geno, serta perwakilan Bank NTT, Maria F. Kornelia Dhema dan Lukas Manfridus Dua.

Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Nagekeo. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi percepatan Program 1 Desa 100 Tenaga Kerja Terlindungi, peningkatan kepesertaan melalui penguatan ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), serta dukungan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Dalam evaluasi pelaksanaan program terungkap masih terdapat 13 desa yang belum mencapai target perlindungan bagi 100 pekerja rentan. Meski demikian, seluruh desa tersebut telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi target tersebut melalui pendaftaran 100 pekerja rentan pada tahun 2026.

Selain perluasan kepesertaan, rapat juga membahas penguatan literasi keuangan bagi ahli waris penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Bank NTT dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan agar santunan yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pps. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ende Mautapaga, Luki Agustin, mengatakan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kami mengapresiasi komitmen 13 desa yang belum memenuhi target untuk segera mendaftarkan masing-masing 100 pekerja rentan. Kami optimistis, melalui kolaborasi yang kuat, target Program 1 Desa 100 Tenaga Kerja Terlindungi dapat tercapai sehingga semakin banyak pekerja non-ASN dan pekerja rentan memperoleh perlindungan. Dengan meningkatnya kepesertaan, Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Nagekeo juga akan semakin kuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Luki.

Sementara itu, Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Perlindungan bagi pekerja non-ASN dan pekerja rentan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh program berjalan optimal, termasuk mendorong peningkatan kepesertaan dan mewujudkan target Universal Coverage Jamsostek. Program ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam mencegah dan mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagekeo," ujar Simplisius.

Melalui rapat koordinasi ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas. Dengan demikian, para pekerja non-ASN dan pekerja rentan memperoleh kepastian perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Nagekeo yang lebih sejahtera dan inklusif.