RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai masih membutuhkan pembenahan di berbagai aspek. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan, mulai dari tata kelola distribusi, kapasitas dapur, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, mengatakan evaluasi perlu dilakukan menyusul berbagai masukan masyarakat yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD KLU. Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap standar operasional.

"Program ini merupakan prioritas nasional. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar mengikuti SOP dan tidak boleh ada penyimpangan," ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Ia menilai langkah pemerintah pusat yang menindak oknum bermasalah dalam pelaksanaan MBG menunjukkan komitmen kuat agar anggaran program tidak disalahgunakan.

"Presiden sangat tegas. Program ini tidak boleh dikorupsi dan harus dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan," katanya.

Selain aspek pengawasan, DPRD juga menyoroti kualitas makanan yang diterima peserta didik. Menurut Hakamah, sejumlah keluhan mengenai makanan yang sudah tidak layak konsumsi diduga berkaitan dengan kapasitas dapur yang melayani penerima manfaat dalam jumlah terlalu besar.

Ia menyebut satu dapur idealnya melayani sekitar 1.000 siswa agar proses produksi, distribusi, hingga penyajian makanan tetap memenuhi standar kebersihan dan kualitas gizi.

Karena itu, DPRD mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang titik pelayanan melalui pengoperasian dapur modular atau dapur terpencil sehingga beban dapur utama dapat dikurangi.

"Dengan pembagian beban yang lebih proporsional, kualitas makanan, sterilitas, dan kandungan gizinya akan lebih terjaga," jelasnya.

DPRD juga menyoroti keberadaan sejumlah dapur MBG yang hingga kini belum beroperasi meski bangunannya telah selesai dibangun. Kondisi tersebut dinilai terjadi karena pembangunan dilakukan sebelum adanya kepastian kerja sama dengan investor atau mitra pelaksana.

Menurut Hakamah, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pihak yang telah berinvestasi.

Meski demikian, DPRD menegaskan tetap mendukung keberlanjutan Program MBG karena dinilai memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.

"Kami mendukung program ini tetap berjalan. Yang diperlukan sekarang adalah evaluasi yang lebih ketat agar pelaksanaannya semakin baik," pungkasnya.