RRI.Co.ID, Minahasa - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano menerima kunjungan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa dalam rangka pemutakhiran data pemilih warga binaan pada Senin, 29 Juni 2026.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan data warga binaan yang memiliki hak pilih tetap akurat dan mutakhir, sekaligus memperkuat sinergi antara Lapas Tondano dengan penyelenggara pemilu dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga binaan.

Dalam pertemuan itu, jajaran Lapas Tondano bersama tim dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Minahasa membahas mekanisme pemutakhiran data pemilih. Pembahasan meliputi proses pencocokan dan penelitian data warga binaan, perubahan data akibat mutasi maupun bebas, hingga langkah-langkah teknis agar pendataan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tondano, Yulius Jum Hertantono, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih dengan menyediakan data yang akurat serta terus menjalin koordinasi dengan penyelenggara pemilu.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Minahasa dalam memastikan setiap warga binaan yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya kami dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Yulius.

Menurutnya, pemenuhan hak pilih bagi warga binaan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, Lapas Tondano terus mendukung setiap tahapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam penyediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih di Lapas Tondano dapat berjalan optimal sehingga menghasilkan data yang akurat, valid, dan mutakhir. Sinergi antara Lapas Tondano, KPU Kabupaten Minahasa, dan Bawaslu Kabupaten Minahasa juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, berintegritas, serta menjamin hak pilih seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan.