RRI.CO.ID,Bima- Pemerintah Kota Bima memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi sebagai langkah mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, bersama Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH.

Rakor dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, dan lurah se-Kota Bima.

Wali Kota menjelaskan, pemerintah telah melakukan koordinasi bersama unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bagian Koperindag, serta Bagian Ekonomi guna memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Hasil inspeksi yang dilakukan Bagian Koperindag menunjukkan kondisi distribusi mulai membaik. Sejumlah pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberikan teguran dan dilaporkan kepada Pertamina sebagai bahan evaluasi apabila pelanggaran kembali terulang.

Di sisi lain, Bagian Ekonomi juga telah berkoordinasi dengan aparat di Kelurahan Nae, Penaraga, dan Rabangodu Utara bersama agen serta pangkalan LPG. Koordinasi tersebut menghasilkan penambahan pasokan (extra dropping) sebanyak 2.060 tabung LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wali Kota meminta seluruh camat, lurah, RT/RW, serta unsur tiga pilar kelurahan berperan aktif mengawasi distribusi LPG di wilayah masing-masing dan segera melaporkan setiap dugaan penyimpangan.

"Pengawasan tidak boleh dilakukan hanya ketika muncul persoalan. Pemerintah harus hadir secara konsisten agar distribusi tetap tertib dan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan," ucap Wali Kota, Selasa 20 Juni 2026.

Ia juga meminta Bagian Koperindag dan Bagian Ekonomi menjadwalkan inspeksi secara berkala serta memberikan tindakan tegas kepada pihak yang terbukti melanggar aturan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Saya meminta untuk melakukan inspeksi secara ketat," kata Wali Kota Bima dalam momentum itu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima menilai penyelesaian persoalan distribusi LPG memerlukan kerja sama seluruh unsur pemerintah hingga tingkat kelurahan.

"Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pokok di Kota Bima," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap bekerja secara profesional, responsif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.