RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membenahi tata kelola sektor perikanan berbasis data. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai persoalan data menjadi salah satu tantangan besar yang membuat berbagai program pembangunan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menurut Iqbal, masalah akurasi data bukan hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan NTB, melainkan menjadi persoalan nasional yang dihadapi banyak sektor pemerintahan. “Masalah data itu gejala umum dari pusat sampai daerah. Ini bukan eksklusif isu yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan,” kata Iqbal usai membuka Pertemuan Tahunan ke-1 Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) di Mataram, Selasa 30 Juni 2026.

Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dalam menyelesaikan persoalan perikanan. Kebijakan harus disusun berdasarkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Karena itu, NTB mengusulkan perbaikan data perikanan melalui skema percontohan atau pilot project di tingkat provinsi. Fokus awal diarahkan pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 573 dan 713 yang menjadi wilayah tangkapan nelayan NTB.

“Kalau kita menyelesaikan langsung dalam skala nasional mungkin berat. Tidak ada salahnya kita mulai dari pilot project di level provinsi untuk membenahi data,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, persoalan utama bukan karena pemerintah tidak memiliki data, melainkan tingkat akurasinya yang masih perlu diperbaiki. Data yang tidak presisi berpotensi membuat berbagai program, termasuk bantuan dan kebijakan untuk nelayan, tidak berjalan optimal.

“Bukan kita tidak memakai data. Kita memakai data, tetapi akurasinya belum sepresisi yang kita harapkan,” katanya.

Ia menyebut perbaikan kualitas data menjadi agenda bersama berbagai pihak. Pemerintah, organisasi nonpemerintah, hingga pelaku sektor perikanan memiliki peran untuk memperkecil kesenjangan data yang selama ini menjadi hambatan dalam pengambilan kebijakan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syahril Abd. Raup mengatakan pemerintah pusat mendukung upaya NTB memperbaiki kualitas data perikanan melalui kolaborasi multipihak. Syahril menegaskan, data perikanan sebenarnya sudah tersedia, namun perlu terus diperbarui dan diperkuat agar lebih presisi.

“Bukan berarti tidak ada data. Ada datanya, tetapi kita benahi yang masih kurang dan kita lengkapi titik-titik yang diperlukan,” ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan lembaga mitra dan organisasi masyarakat menjadi penting karena memiliki jangkauan langsung ke wilayah nelayan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih lengkap, mulai dari jenis tangkapan hingga kondisi nelayan skala kecil.

Selain persoalan data, pemerintah juga menyoroti masih banyak nelayan kecil yang belum memiliki dokumen kapal dan perizinan. Kondisi itu dapat menghambat akses nelayan terhadap sejumlah program, termasuk pemenuhan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Syahril mengatakan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan mitra akan membantu nelayan mengurus dokumen kapal agar mereka tercatat secara resmi dalam sistem.

“Kalau kapal memiliki izin, mereka terdaftar. Data dari nelayan juga bisa masuk ke KKP sehingga perencanaan program menjadi lebih tepat,” katanya.

Upaya pendampingan dilakukan dengan pola jemput bola. Nelayan tidak hanya diminta mengurus administrasi sendiri, tetapi didatangi langsung dan dibantu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Dalam proses tersebut, seluruh pihak terkait seperti pemerintah daerah, instansi penerbit dokumen kapal, hingga mitra pendamping dilibatkan agar proses pengurusan izin lebih mudah bagi nelayan.

Pemerintah berharap pembenahan data dan perizinan dapat menjadi fondasi untuk menghadirkan kebijakan perikanan yang lebih akurat, sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh nelayan yang membutuhkan.