RRI.CO.ID, Lombok Barat – Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menetapkan status Siaga Kekeringan sebagai langkah cepat mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengungkapkan sedikitnya lima desa di empat hingga lima kecamatan kini telah terdampak krisis air bersih sehingga membutuhkan bantuan distribusi air secara berkala.

"Yang terdampak kekeringan ada lima desa. Di antaranya Desa Giri Tembesi dan Desa Banyu Urip di Kecamatan Gerung, Desa Kuripan Selatan di Kecamatan Kuripan, Desa Sekotong Barat dan Desa Cendi Manik di Kecamatan Sekotong, serta Desa Persiapan Penanggak di Kecamatan Batulayar," ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Menurut Toni, dampak kekeringan tersebut telah menjangkau 15 dusun yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Hingga saat ini BPBD bersama sejumlah instansi telah menyalurkan 84 ribu liter air bersih kepada masyarakat.

"Air bersih yang sudah kami distribusikan mencapai 84 ribu liter dan telah diterima sekitar 2.700 kepala keluarga," katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Status Siaga Kekeringan melalui keputusan Bupati yang berlaku mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Penetapan status itu menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat respons terhadap setiap laporan masyarakat.

"Saat ini status kita sudah siaga kekeringan. Apabila nanti kondisi semakin meluas dan sesuai informasi BMKG dampak El Nino semakin kuat, tentu kami akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam merespons setiap permintaan bantuan dari desa maupun kecamatan," tegasnya.

Meski belum memiliki anggaran khusus tambahan, BPBD memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui kolaborasi lintas instansi dan berbagai mitra strategis.

"Kami bekerja sama dengan Bank NTB Syariah yang membantu armada, kemudian PTAM Giri Menang yang setiap tahun mendukung suplai air, Damkar menyediakan satu unit kendaraan, begitu juga Dinas Sosial dan PMI ikut berkolaborasi menyalurkan air bersih kepada masyarakat," ucapnya.

BPBD juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Setiap laporan dari dusun, desa hingga kecamatan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah status bencana perlu ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat Kekeringan.

"Kami akan melihat perkembangan berdasarkan laporan dari dusun, desa maupun kecamatan. Dari situ nanti akan diputuskan apakah status tetap siaga atau dinaikkan menjadi tanggap darurat," katanya.

Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Toni menyebut puncak musim kemarau di Lombok Barat umumnya terjadi pada akhir Juli hingga September. Pada periode tersebut wilayah terdampak biasanya meningkat drastis.

"Pengalaman tahun lalu, kekeringan mulai memuncak sejak akhir Juli, Agustus hingga September. Bahkan jumlah desa terdampak mencapai lebih dari 27 desa yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Lombok Barat," jelasnya.

Meski demikian, BPBD memastikan kesiapan armada distribusi air masih dalam kondisi memadai karena didukung sinergi berbagai lembaga.

"Armada kami masih cukup. Yang terpenting kami terus berkolaborasi dengan seluruh mitra agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi," ujarnya.

Ia menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan resmi dari tingkat dusun yang diteruskan ke desa dan diketahui oleh camat. Setelah diverifikasi, BPBD segera mengirimkan bantuan air ke lokasi terdampak.

Di akhir keterangannya, Toni meminta seluruh kepala dusun dan kepala desa lebih aktif memantau kondisi masyarakat, terutama warga yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

"Kami berharap kepala dusun dan kepala desa aktif memantau warganya. Jika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih segera laporkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar bantuan bisa langsung kami distribusikan," katanya mengakhiri.