Bupati Minta PDAM Lotim Siapkan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengingatkan seluruh jajaran manajemen PDAM Lombok Timur untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang konkret dalam menghadapi potensi fenomena El Nino atau kekeringan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan debit air baku yang berpotensi mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Pertanggungjawaban Direksi PDAM Lombok Timur. Menurutnya, ancaman musim kemarau tidak boleh dianggap remeh karena dapat memicu terganggunya distribusi air bersih hingga menimbulkan keluhan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

"PDAM harus segera menyusun langkah mitigasi yang nyata agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, terutama jika prediksi kekeringan benar-benar terjadi," ucap Bupati, Rabu 8 Juli 2026.

Bupati juga menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat atas akses air bersih, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur. Ia mengakui pelayanan air bersih di kawasan tersebut telah terbantu melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga menjangkau Batu Nampar dan sekitarnya.

Meski demikian, wilayah tersebut tetap memerlukan perhatian serius ketika musim kemarau berlangsung. Karena itu, Bupati meminta Direktur Utama PDAM Lombok Timur untuk bertindak bijaksana dalam mengambil kebijakan sekaligus menjaga komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat agar pasokan air ke wilayah selatan tetap terjaga selama musim kemarau.

Selain itu, Bupati menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar berkolaborasi dengan PDAM dalam memetakan potensi sumber-sumber air baru sebagai langkah antisipasi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan mata air milik masyarakat demi kepentingan umum.

Menurut Bupati, penguasaan lahan sumber mata air oleh pemerintah menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih.

"Meskipun air pada prinsipnya dikuasai oleh negara, pemanfaatan debit air tidak akan optimal apabila lahan yang menjadi sumber mata air belum berada dalam penguasaan hukum pemerintah," ucapnya.