RRI.CO.ID, Nagekeo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nagekeo melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II dan Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 25 Juni 2026.

Selain membahas pengawasan PDPB, rapat juga mengonsolidasikan data Partisipasi Masyarakat (Parmas) Semester I Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan pemilu. Dalam arahannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan, menegaskan bahwa pengelolaan data pemilih yang tertib, akurat, dan berkelanjutan merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Menurutnya, kualitas data pemilih harus terus dijaga agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. "Tugas kita adalah menjaga agar data-data pemilih tetap berkualitas, valid, dan akurat. Data pemilih yang baik menjadi pondasi bagi Pemilu yang adil," ujar Amrunur.

Sementara Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Abdul Syukur, memaparkan hasil pengawasan PDPB Triwulan II Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada sejumlah aspek penting, antara lain data pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih ganda luar negeri, pemilih nonaktif, data pemilih yang tidak padan, hingga pemilih yang berusia di atas 100 tahun.

Selain itu, Bawaslu Nagekeo juga menyampaikan capaian pengelolaan data partisipasi masyarakat selama semester pertama tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi bagi seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-NTT dalam memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan pengelolaan partisipasi masyarakat.

Menutup kegiatan, Bawaslu Provinsi NTT kembali menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran pengawas pemilu dalam menjaga kualitas tata kelola pengawasan. Dengan penguatan koordinasi, pengelolaan data yang akurat, serta partisipasi masyarakat yang semakin luas, Bawaslu optimistis pengawasan Pemilu di Nusa Tenggara Timur akan berjalan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas.