Petugas Sensus di Jakbar Temukan Warga Layak Bansos tapi Tak Terdaftar

RRI.CO.ID, Jakarta - Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat menemukan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial (bansos), tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

Temuan ini muncul saat petugas melalukan pendataan ekonomi warga melalui sistem door to door di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Salah satu petugas, Ahmad Munajat (43) mengatakan, banyak warga justru mencurahkan keluhannya terkait bantuan sosial kepada petugas sensus saat proses pendataan.

Menurut Munajat, isu mengenai status desil kesejahteraan menjadi persoalan utama yang sering kali menjadi keluhan warga saat sensus berlangsung.

“Terkhusus isu yang lagi beredar di wilayah Srengseng ini mengenai desil. Karena banyak juga kasusnya orang tua yang sudah dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP), tiba-tiba KJP-nya distop,” kata Munajat saat ditemui di Srengseng, Jumat, 26 Juni 2026.

“Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6 karena sensus ekonomi ini, di situ teman-teman juga banyak yang diprotes sama warga,” sambungnya.

Munajat menjelaskan, banyak warga menganggap petugas sensus memiliki keterkaitan dengan penyaluran bansos maupun perubahan status ekonomi keluarga dalam data pemerintah.

Padahal, kata dia, petugas hanya melalukan pendataan ekonomi masyarakat dan tidak memuliki kewenangan terkait bansos maupun pajak.

Akibat banyaknya keluhan itu, proses pendataan di lapangan sering berjalan lebih lama karena petugas harus mendengarkan curhatan warga sebelum mendata.

“Bantuan kayak BLT, PKH, itu kan banyak juga masyarakat, jadi kita jadi tahu nih, masyarakat yang harusnya mereka dapat jadi enggak dapat. Akhirnya mereka kan ngadu juga ke kita kan. Jadi memang malah pada curhat warga-warga tuh,” ujar Munajat.

Menurutnya, kondisi ini membuat petugas sensus merasa prihatin terhadap warga yang seharusnya memperoleh bantuan pemerintah tetapi belum tersentuh program bansos.

“Akhirnya ya saya lapor, karena kasihan juga kan mereka seharusnya dapat, nanti biar diteruskan informasinya, siapa tahu bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.

Selain persoalan bansos, petugas sensus juga menghadapi berbagai penolakan dari warga yang curiga terhadap kegiatan pendataan ekonomi.

Munajat mengatakan banyak warga takut data ekonominya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Tantangannya pasti banyak banget. Apalagi kan sekarang nih kepercayaan masyarakat sama pemerintah kan lagi sama-sama kita tahu nih lagi menurun, mereka banyak mencurigai ketika teman-teman petugas datang, apalagi yang ditanya soal ekonomi, itu sensitif juga kan,” ujarnya.

Ia menyebut pelaku usaha mikro dan kecil menjadi kelompok yang paling sering menolak pendataan karena takut dikenakan pajak tambahan setelah disensus.

“Banyak UMKM warung-warung gitu lah ya, dia enggak mau didata setelah berkali-kali didatangi, sudah dijelaskan masih menolak,” kata Munajat.

Menurut dia, maraknya narasi hoaks di media sosial turut memperbesar ketakutan masyarakat terhadap sensus ekonomi.

“Nah itu karena narasi di medsos banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah enggak ada urusannya, kita aja beda kok,” ucapnya.

Meski demikian, Munajat tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada warga. Bahkan, ada pemilik usaha yang baru bersedia didata setelah didatangi hingga empat kali.

“Itu bahkan ada yang sudah 3-4 kali baru mereka, ‘Ya sudah Bang, boleh deh saya didata. Saya pikir apa, pajak atau orang penipuan kan’, nah ternyata banyaknya mereka tuh hanya salah paham,” tuturnya.

Cerita serupa juga dialami Mohammad Fathur Al Faqih (23), mahasiswa semester akhir yang menjadi mitra Petugas Pendata Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026.

Fathur mengatakan sejumlah pertanyaan sensus mengenai penghasilan, privasi, dan kepemilikan aset kerap membuat warga merasa tidak nyaman.

“Ada itu ketika ditanya soal pendapatan, terus kepemilikan perhiasan ya. Beberapa juga ketika ditanya gaji, mereka bilang enggak boleh karena privasi, sensitif lah, gitu,” ujar Fathur.

Dalam sehari, Fathur mengaku mampu mendata sekitar 15 hingga 20 kepala keluarga (KK), bahkan bisa mencapai 30 KK apabila proses pendataan berjalan lancar tanpa penolakan.

Untuk menghadapi warga yang tertutup atau emosional, Fathur memanfaatkan bantuan tokoh lingkungan seperti ibu-ibu Dasawisma agar warga lebih terbuka menerima petugas.

“Ditolak sering, cuman ketika ditolak kita kasih penjelasannya dan dibantu sama ibu-ibu Dawis akhirnya warga itu menerima. Pemikat hati ibu-ibu lah Dasawisma itu, jurus andalan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Muhammad Noval, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan dengan merekrut petugas dari lingkungan sekitar warga.

Dari sekitar 3.000 pendaftar, BPS Jakarta Barat menyeleksi 1.648 orang yang telah melalui tahapan administrasi, kompetensi, dan pelatihan.

“Petugas itu yang mendaftar ada 3.000 orang, kemudian kita seleksi administrasi, kompetensi, Google Form mereka mengisi semacam data diri, pengalaman apa aja di masyarakat, terakhir didapatkan 1.648 orang. Jadi ada proses seleksinya dan sudah dilatih juga,” jelas Noval.

Menurut Noval, keterlibatan tokoh lokal seperti Dasawisma, pengurus RT, RW, LMK, dan Karang Taruna dilakukan agar warga lebih percaya kepada petugas sensus.

“Jadi sebagian dari warga sekitar, ada yang Dasawisma, pengurus RT, pengurus RW, LMK, Karang Taruna, memang orang yang selama ini sudah berada di wilayah itu,” katanya.

Terkait keamanan data masyarakat, Noval memastikan seluruh data hasil sensus dijaga kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan perpajakan.

Ia menjelaskan sistem aplikasi sensus dirancang terpusat sehingga data langsung terkirim ke server BPS dan tidak tersimpan di telepon genggam petugas.

Selain itu, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menjaga keamanan data masyarakat.

“Data Sensus Ekonomi ini sangat penting karena benar-benar data dasar seluruh kegiatan ekonomi yang pastinya akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik,” ujar Noval.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak takut menerima kedatangan petugas sensus resmi yang dilengkapi rompi, surat tugas, dan tanda pengenal.

“Mohon diterima petugas kami dengan sebaik-baiknya, enggak usah ada khawatir-khawatir ya insyaallah kerahasiaannya kami jaga, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” tutupnya.