RRI.CO.ID, Manokwari - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan bahwa ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan fondasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Data yang valid dinilai sangat menentukan ketepatan sasaran program pemerintah hingga ke tingkat kampung di seluruh wilayah Papua Barat.

Ia menjelaskan, tanpa data yang terintegrasi dan terverifikasi dengan baik, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam memetakan kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta lanjut usia. Ketidaktepatan data, menurutnya, berpotensi membuat pelayanan tidak berjalan optimal dan tidak menjangkau sasaran yang seharusnya menerima manfaat.

“Kalau data kita tidak akurat, maka pelayanan juga tidak akan tepat sasaran. Karena itu, kita harus pastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik dan benar,” ujar Dominggus Mandacan pada Selasa, 23 Juni 2026.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Dukcapil harus menjadi rujukan utama dan digunakan secara terpadu oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Integrasi data tersebut penting untuk memastikan setiap program pembangunan, termasuk layanan kesehatan dasar melalui Posyandu dan program imunisasi, dapat dirancang secara tepat dan efisien.

Dominggus juga mendorong penguatan implementasi sistem “satu data kependudukan” di Papua Barat guna menghindari perbedaan data antarinstansi yang kerap menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan. Dengan sistem tersebut, setiap kebijakan diharapkan dapat disusun berdasarkan satu sumber data yang sama, terstandar, dan telah diverifikasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis utama dalam proses verifikasi dan validasi data masyarakat. Pemanfaatan NIK secara menyeluruh diyakini dapat memperkuat integrasi layanan publik sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah di berbagai sektor.

Gubernur menegaskan bahwa penguatan tata kelola data kependudukan bukan hanya aspek administratif, melainkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih merata, efektif, dan berkualitas, khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat.