RRI.CO.ID, Cirebon – Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggencarkan sosialisasi Program Wajib Halal Oktober 2026 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara masif di 40 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.

Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh. Izzuddin, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki legalitas halal pada Oktober 2026. Aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam menyukseskan program tersebut. Sinergi dilakukan agar informasi mengenai sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

"Kemarin kita mengadakan sosialisasi untuk Wajib Halal Oktober 2026. Kita lakukan gerakan secara masif di 40 titik di Kabupaten Cirebon itu, kita bergerak semua menyasar para pelaku-pelaku usaha UMKM," ujar Moh. Izzudin dalam keterangannya Senin 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan, sosialisasi tidak hanya menyasar satu jenis usaha tertentu. Seluruh pelaku UMKM didorong untuk mulai mengurus sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat mengonsumsi produk yang beredar di pasaran. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bentuk jaminan kualitas bagi konsumen.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama melibatkan berbagai pihak. Kegiatan juga didukung oleh dinas dan instansi terkait, khususnya yang membidangi perdagangan dan UMKM.

Melalui sosialisasi yang dilakukan secara luas, pihaknya berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya sertifikasi halal. Dengan demikian, target penerapan Wajib Halal Oktober 2026 dapat tercapai secara optimal di Kabupaten Cirebon.