RRI.CO.ID, Cirebon - Minat masyarakat menyekolahkan anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDTU) Nurul Huda, Desa Picungpugur, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah siswa baru, diduga dipengaruhi oleh kecenderungan orang tua mengikuti pilihan sekolah dalam lingkungan pergaulan mereka, sehingga minat menyekolahkan anak ke madrasah tersebut semakin berkurang.

MDTU sendiri merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal yang dilaksanakan pada siang hari setelah siswa pulang dari sekolah formal. Di MDTU Nurul Huda, jenjang pendidikan ditempuh dalam 4 tingkatan kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 4, dengan segmentasi santri usia 9 tahun (setara kelas 3 SD) hingga siswa kelas 6 SD.

Pengelola MDTU Nurul Huda, Ely Yuliati, mengungkapkan penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran ini terjadi cukup signifikan. Dari 18 siswa kelas III SDN 1 Picungpugur yang telah memasuki usia wajib mengikuti pendidikan madrasah, hanya enam anak yang mendaftar di MDTU Nurul Huda.

Sementara itu, 12 anak lainnya memilih melanjutkan pendidikan agama di luar desa. Menurut Ely, salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah kecenderungan orang tua mengikuti pilihan sekolah dalam kelompok pergaulan atau sirkel mereka.

"Ibu-ibu sekarang itu punya kelompok kumpul-kumpul atau sirkel. Jadi kalau ada satu yang pindah ke sekolah luar desa, yang lain ikut-ikutan pindah, saling ajak, biar bisa bersama-sama saat mengantar anak, main bareng, gitu," ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.

“Kalau tidak ikut bersama-sama ke sana, rasanya seperti saling tidak enak dengan teman kelompoknya. Fenomena ini seperti tidak masuk akal, tapi nyata terjadi," katanya menambahkan.

Padahal, ia menegaskan dari segi kualitas, pola pembelajaran di MDTU Nurul Huda sudah terstruktur karena dibina dan diawasi langsung oleh Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon. Rasio pengajar pun dinilai masih ideal, di mana terdapat 3 orang guru yang mengampu sekitar 55 siswa, dengan rata-rata jumlah murid per kelas berkisar belasan orang.

Di sisi lain, minimnya minat ini berimbas pada masalah operasional madrasah yang bersifat swasta di bawah kepemilikan desa tersebut. Perangkat sekaligus masyarakat Desa Picungpugur, Tini, sempat menyarankan agar kualitas pengajar dan metode pengajaran ditingkatkan untuk menarik minat warga.

“Tingkatkan jumlah dan kualitas gurunya agar lebih menarik minat masyarakat,” ujarnya. Namun, ia tidak menampik bahwa kesejahteraan guru masih jauh dari kata layak.

Menanggapi dilema ini, Kuwu (Kepala Desa) Picungpugur, Uwo, mengaku berada di posisi yang sulit. Pendapatan madrasah saat ini hanya mengandalkan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa sebesar Rp18.000 per bulan.

Ia menyatakan dirinya merasa kasihan sekaligus bingung untuk mengambil tindakan. Pihak pengelola tidak memungkinkan untuk menambah tenaga pengajar baru karena mengetahui kondisi keuangan internal MDTU yang sangat kecil, di mana akumulasi iuran bulanan dari jumlah siswa yang sedikit tidak akan mampu membiayai honor guru secara layak.

Apalagi, dari pemerintah sendiri tidak ada alokasi dana khusus rutin yang mengalir secara berkala untuk biaya operasional, mengingat status lembaga ini merupakan swasta milik desa. "Saya menyadari angka honor guru madrasah yang masih jauh dari kata layak, jadi tidak semudah itu saya menyarankan untuk meningkatkan kualitas pengajaran,” ujarnya.

Pihak pengelola dan pemerintah desa berharap para orang tua dan masyarakat di Desa Picungpugur dapat bersama menghidupkan kembali fasilitas pendidikan keagamaan yang ada di desa mereka sendiri.

Penulis : Sabila Nurul Fadlillah (Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia UPI)