RRI.CO.ID, Nagekeo – Pemenuhan aspek administrasi hukum dan kepemilikan sertifikat resmi bagi institusi pendidikan swasta menjadi sorotan utama dalam Talkshow Keindonesiaan yang digelar LPP RRI Ende di SMA Swasta Setiawan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Penguatan aspek legalitas ini dinilai sebagai syarat mutlak yang tidak bisa ditawar agar sekolah di wilayah berkembang mampu mengakses intervensi anggaran negara secara sah dan mempercepat pemerataan mutu pendidikan pesisir.

Diskusi publik yang mempertemukan lintas sektor dari jajaran legislatif, dinas pendidikan, hingga representasi adat ini mengurai benang kusut lambatnya modernisasi sarana prasarana pendidikan di wilayah diaspora Flores. Ketertinggalan fasilitas penunjang literasi digital sering kali bukan disebabkan oleh minimnya alokasi bantuan, melainkan terbentur oleh kendala sengketa lahan atau ketiadaan sertifikasi aset lembaga yang belum terselesaikan.

"Legalitas yang lengkap akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan," tegas Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah V, Abdurahman A.I. Rasyid. Dirinya mengingatkan bahwa sekolah swasta wajib memperkuat fondasi hukum kelembagaannya agar tidak terjebak dalam masalah sengketa agraria yang dapat melumpuhkan aktivitas belajar-mengajar di kemudian hari.

Gerakan pembenahan internal ini mendapat sokongan penuh dari elemen sosiokultural setempat yang siap mengawal pembebasan lahan untuk pengembangan fasilitas kelas baru. Kolaborasi ini dirancang sebagai jaminan sosial agar sekolah lokal memiliki posisi tawar yang sejajar dengan lembaga pendidikan di kota-kota besar dalam melahirkan SDM kompetitif.

"Kita ingin sekolah ini lebih hebat dari sekolah lain, makanya kami dukung penuh semua kegiatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kami bercita-cita SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, lebih cepat, dan lebih sukses ke depannya," ujar tokoh masyarakat Nagekeo, Thomas Tiba. Sinergi kolektif melalui panggung inklusif RRI ini menjadi penegasan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab moral bersama demi memotong rantai kemiskinan struktural di NTT.