RRI.CO.ID, Way Kanan - Penyuluh Perikanan Way Kanan memastikan siap mendampingi pengelolaan bioflok tematik di KDMP Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Pendampingan dilakukan sejak program direalisasikan hingga berjalan berkelanjutan.

Koordinator Penyuluh Perikanan Way Kanan, Joko Widodo, mengatakan fokus utama setelah bantuan turun adalah pembinaan masyarakat. Tujuannya agar budidaya ikan sistem bioflok berjalan optimal.

“Rencana tindak lanjutnya adalah pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat agar budidaya bioflok berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Joko Widodo, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, penyuluh perikanan akan memberikan bimbingan teknis sejak awal operasional. Pendampingan dilakukan untuk memastikan usaha perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bantuan bioflok tematik dirancang sebagai penggerak usaha bidang perikanan. Karena itu, program tersebut diharapkan tidak berhenti dalam satu siklus produksi.

“Harapannya berkelanjutan, karena sarana dan prasarana ini bukan untuk sekali pakai,” ujarnya.

Joko mengungkapkan satu paket bantuan bioflok tematik memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Fasilitas itu meliputi bangunan, kolam budidaya, dan instalasi pengolahan limbah.

Dalam satu unit bantuan tersedia 24 kolam bundar berdiameter empat meter. Lokasi yang diusulkan juga harus memiliki lahan minimal 1.000 meter persegi.

“Verifikasi dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan lokasi sesuai standar yang ditetapkan,” ucapnya.

Selain lahan, KDMP harus menyiapkan sumber air dan listrik. Kebutuhan listrik minimal yang disyaratkan sebesar 2.200 watt untuk mendukung operasional bioflok.

Joko menambahkan, penyuluh perikanan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan akan terus berkolaborasi. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan, konsultasi, dan koordinasi teknis.

“Kami siap membantu kapan saja apabila ada kendala di lapangan saat program berjalan,” katanya.

Saat ini, usulan bioflok masih dalam tahap verifikasi dan validasi. Keputusan kelayakan program nantinya akan ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.