RRI.CO.ID Banyuwangi – Usai dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Rabu, 3 Juni 2026. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Banyuwangi serta mengecek pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Pria yang akrab disapa Yayan tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan perencanaan pembangunan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.

“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar Yayan saat berdiskusi bersama Inspektur Banyuwangi, Choiril Ustadi.

Menurut Yayan, seluruh perangkat daerah diminta terbuka terhadap berbagai rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Sesuai arahan Bupati, kami diminta terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Yayan.

Yayan juga menegaskan pihaknya akan membenahi berbagai pekerjaan yang dinilai belum berjalan optimal akibat lemahnya perencanaan program.

“Saya mendapatkan tugas dari pimpinan agar pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik tahun ini harus dibenahi,” ucap Yayan.

Sementara itu, Choiril Ustadi mengatakan pengendalian internal menjadi instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku. Ia menambahkan Pemkab Banyuwangi terus melakukan berbagai perbaikan sesuai rekomendasi dari KPK dan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Ini akan menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ustadi.