RRI.CO.ID, Mataram - Penataan sistem irigasi yang terintegrasi dan efisien sangat penting guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Masyarakat dalam hal ini perlu meningkatkan kewaspadaan dan membiasakan pola hidup hemat air. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat pengelolaan sumber daya air agar kebutuhan masyarakat, khususnya air minum dan pertanian, tetap terpenuhi.

“Dalam undang-undang, prioritas utama penggunaan air adalah untuk kebutuhan air minum masyarakat. Setelah itu untuk kebutuhan petani rakyat. Karena itu, pengelolaan irigasi harus ditata dengan baik agar air tidak banyak terbuang,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Haji Abdul Hadi, Rabu 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Komisi V DPR RI saat ini tengah memperjuangkan penyusunan blueprint pengelolaan irigasi yang lebih terstruktur, mulai dari sumber mata air, bendungan, hingga embung, yang terhubung dengan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Menurutnya, Nusa Tenggara Barat memiliki banyak bendungan yang potensial mendukung ketahanan pangan. Namun, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kita memiliki banyak bendungan di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Namun yang benar-benar berfungsi optimal untuk mendukung irigasi masih relatif sedikit. Karena itu perlu penataan dan pengelolaan yang lebih efektif,” katanya.

Selain sebagai pengendali banjir, Abdul Hadi menilai bendungan juga harus mampu memberikan manfaat lebih luas, seperti penyediaan air minum, pembangkit energi listrik, hingga pengembangan sektor pariwisata dan olahraga.

Untuk mendukung kebutuhan air di wilayah rawan kekeringan, ia menyebut pemerintah juga memiliki program pembangunan sumur bor dalam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian maupun air bersih di daerah tertentu.

Di sisi lain, Abdul Hadi mengakui kondisi infrastruktur irigasi di NTB masih jauh dari harapan. Sejumlah sungai dan saluran irigasi mengalami kerusakan, sementara ancaman banjir dan luapan sungai juga masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani.

“Kita tidak bisa mengatakan kondisi saat ini sudah baik. Masih banyak yang perlu dibenahi. Karena itu diperlukan sistem irigasi yang lebih terintegrasi dan terkelola dengan baik,” ucapnya.

Abdul Hadi juga menyoroti tingginya sedimentasi pada sejumlah bendungan lama, termasuk Bendungan Batujai di Lombok Tengah. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung air dan efektivitas fungsi bendungan.

“Bendungan-bendungan yang sudah berusia lama memang menghadapi masalah sedimentasi yang cukup tinggi. Karena itu kami mendorong adanya program revitalisasi dan normalisasi agar fungsinya kembali optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain sedimentasi, keberadaan eceng gondok yang semakin banyak di beberapa bendungan juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu fungsi irigasi dan pengelolaan sumber daya air.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dalam mempercepat penataan serta revitalisasi infrastruktur sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.