RRI.CO.ID, Ende - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende terus memperkuat kapasitas kelembagaan dengan menggelar Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Ruang Rapat Bawaslu Ende, Selasa, 2 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran pengawas dalam memberikan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat yang dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, Basilius Wena, S.H., tersebut menitikberatkan pada implementasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum. Dalam sambutannya, Basilius menegaskan bahwa penguasaan regulasi tersebut merupakan kebutuhan penting bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu guna mendukung pelaksanaan tugas yang profesional dan sesuai koridor hukum.

Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap layanan advokasi hukum akan menjadi bekal penting bagi pengawas dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan demokrasi, khususnya menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada yang akan datang. Ia berharap seluruh jajaran dapat memahami secara menyeluruh hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pengawas Pemilu.

Pada sesi pemaparan materi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Miftah Faridl, S.Sos., mengulas secara rinci substansi Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengawas yang menjalankan tugas pengawasan di lapangan, sehingga mereka dapat bekerja dengan rasa aman, nyaman, dan penuh tanggung jawab.

Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Maria Uria Ie, S.Akun., Kepala Sekretariat Bawaslu Ende, Gregorius M. Ade, S.P., M.P., para Kepala Subbagian, serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Ende. Diskusi yang berlangsung aktif dan interaktif menunjukkan komitmen kuat seluruh jajaran untuk memperkuat kapasitas hukum kelembagaan demi mewujudkan pengawasan Pemilu yang efektif, profesional, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.