RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sekitar Rp128 miliar untuk Program Desa Berdaya Tematik pada 2026. Dana tersebut disalurkan langsung ke desa sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Program Desa Berdaya Tematik tidak sekadar menjadi program bantuan, melainkan dirancang sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” kata Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Hotel Grand Madani, Mataram, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Iqbal, anggaran tersebut diharapkan menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi di desa, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, hingga peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan pembangunan desa harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Sebab, desa dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai prioritas pembangunan meski kapasitas fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan akibat menurunnya transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja.

Menurut dia, program pembangunan desa selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum signifikan. Karena itu, melalui Desa Berdaya Tematik, pemerintah provinsi akan mengintegrasikan berbagai program melalui sinkronisasi data, verifikasi kondisi kemiskinan, serta pemetaan kebutuhan spesifik di setiap desa.

“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” kata dia.

Program Desa Berdaya Tematik juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal di masing-masing wilayah.

Iqbal mengingatkan kepala desa dan lurah agar dana yang digelontorkan pemerintah dikelola secara amanah, transparan, dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

Menurut dia, besaran dana yang diterima desa harus mampu menjadi pemicu tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Ia meminta seluruh desa di NTB menunjukkan tata kelola program yang baik agar kepercayaan pemerintah terhadap desa semakin meningkat dan dukungan pembangunan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.