Doktor Zul Minta Polemik MXGP Tak Digiring Jadi Kegaduhan yang Merugikan NTB

RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2023, Dr Zulkieflimansyah, mengajak semua pihak menghentikan polemik berkepanjangan terkait penyelenggaraan MXGP dan Lombok Sumbawa Motor Cross. Menurutnya, pemberitaan yang provokatif dan tendensius justru berpotensi merugikan citra daerah di mata penyelenggara event internasional.

Zulkieflimansyah mengatakan, dalam dua hari terakhir isu mengenai MXGP kembali menjadi sorotan publik. Namun, ia menilai sebagian pemberitaan tidak memahami duduk persoalan penyelenggaraan ajang balap motor dunia tersebut.

"Kalau kita terus ribut dan selalu memperkeruh suasana, yang rugi daerah kita sendiri. Penyelenggara event dunia tidak senang dengan kondisi yang gaduh. Mereka ingin suasana yang nyaman dan kondusif," ujarnya, seperti dikutip dari akun media sosial resminya, Rabu 8 Juli 2026.

Ia mengungkapkan, hingga kini penyelenggara event internasional masih menjalin komunikasi dengannya untuk membahas peluang kelanjutan penyelenggaraan MXGP di NTB karena memiliki kesan positif terhadap daerah tersebut.

Menurut Zulkieflimansyah, sejak awal panitia lokal MXGP kerap dikaitkan dengan persoalan pengadaan lahan di kawasan Samota. Padahal, kata dia, panitia penyelenggara tidak memiliki hubungan dengan proses pengadaan tanah tersebut.

"Panitia MXGP bertahun-tahun digiring dalam isu pengadaan tanah Samota, padahal tidak ada hubungan dengan pengadaan tanah itu. Akibatnya, daerah kita terlihat tidak kondusif," katanya.

Ia juga membantah berbagai spekulasi mengenai nilai sponsorship MXGP yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Zulkieflimansyah menegaskan, kerja sama sponsor berskala besar merupakan kesepakatan antara sponsor global dengan pemegang lisensi MXGP, bukan dengan panitia lokal di Indonesia.

Mengenai dukungan anggaran pemerintah, Zulkieflimansyah menjelaskan dirinya pernah melobi pemerintah pusat agar memberikan bantuan hosting fee sebesar Rp24 miliar untuk dua seri MXGP, masing-masing Rp12 miliar untuk Lombok dan Rp12 miliar untuk Sumbawa.

Setelah dana tersebut disetujui dan pelaksanaan MXGP telah berlangsung, pemerintah daerah kemudian menyelenggarakan event Lombok Sumbawa Motor Cross sehingga anggaran sebesar Rp24 miliar dapat dicairkan untuk kegiatan tersebut, dengan harapan turut mendukung penyelenggaraan MXGP yang telah lebih dahulu dilaksanakan.

Terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Lombok Sumbawa Motor Cross, Zulkieflimansyah menegaskan proses hukum harus dihormati. Ia meminta masyarakat menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

"Kalau memang dirasakan ada penyimpangan atau korupsi dalam pelaksanaan Lombok Sumbawa Motor Cross, serahkan kepada proses hukum di kepolisian dan kejaksaan yang sedang berjalan. Jangan justru saling memfitnah yang membuat daerah kita terus gaduh," ujarnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap panitia MXGP yang, menurutnya, telah berupaya mencari dukungan pendanaan, namun justru menghadapi berbagai tuduhan di tengah polemik yang berkembang.

Di akhir pernyataannya, Zulkieflimansyah berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga iklim yang kondusif agar NTB tetap dipercaya menjadi tuan rumah berbagai agenda internasional.

"Daerah kita memiliki potensi besar. Jangan sampai kegaduhan yang terus berulang membuat orang enggan berinvestasi atau menyelenggarakan event di NTB. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, pada akhirnya kita sendiri yang akan merugi," kata Dr Zul.