RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut.

Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi riil perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.

“Pemerintah Provinsi NTB berharap pelaku usaha, asosiasi, dan semua pihak yang menjadi responden sensus dapat memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Data ini sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan pemerintah,” ujar Khalik, Senin, 25 Mei 2026.

Ia menjelaskan, hasil sensus ekonomi juga akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program perangkat daerah bersama pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah sehingga intervensi kebijakan untuk pengusaha lokal dapat dilakukan secara lebih terarah.

“Ketika peta persaingan usaha bisa diketahui, pemerintah akan memahami apa saja yang perlu diintervensi untuk membantu pengusaha lokal, termasuk hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Khalik menambahkan, data sensus ekonomi juga berpotensi membuka akses permodalan bagi pelaku usaha di NTB. Dengan gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha di daerah, pemerintah maupun pihak lain dapat menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan dunia usaha.

Menurut dia, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif di NTB.

Ia menegaskan, masyarakat perlu memandang sensus ekonomi sebagai upaya strategis pemerintah dalam menghadirkan data yang kuat dan akurat demi kepentingan pembangunan nasional maupun daerah.

“Pada akhirnya, data yang akurat akan bermuara pada kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.