RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu 20 Mei 2026. Bertindak selaku inspektur upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik diikuti unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran ASN serta para pelajar.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali sejarah berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang dinilai sebagai awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid yang dibacakan Sekda, disebutkan bahwa tema Harkitnas 2026 yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” merepresentasikan komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi muda sebagai penerus masa depan Indonesia.

“Tema ini menegaskan pentingnya menjaga tunas bangsa dan memperkuat kemandirian sebagai negara yang berdaulat,” ujar Sekda saat membacakan amanat menteri.

Dalam amanat tersebut dijelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program-program tersebut meliputi makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, hingga penguatan sektor kesehatan yang diharapkan mampu membangun fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Pemerintah tengah mengintegrasikan kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan dalam satu ekosistem kesejahteraan yang utuh,” lanjut amanat tersebut.

Pemerintah juga memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat perdesaan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa diharapkan memperoleh akses lebih mudah terhadap pupuk, bantuan modal usaha, distribusi hasil panen, sembako hingga obat-obatan dengan harga terjangkau.

Langkah itu diyakini dapat mendorong kemandirian desa sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan PP TUNAS tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Sejak diterapkan penuh pada 28 Maret 2026, pemerintah resmi memberlakukan penundaan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun.

“Kebijakan ini bertujuan memastikan anak-anak Indonesia hanya mengakses ruang digital yang sehat, aman dan beretika bagi tumbuh kembang mereka,” demikian isi amanat menteri.

Peringatan Harkitnas 2026 juga menjadi ajakan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hingga generasi muda untuk kembali menyalakan semangat perjuangan Boedi Oetomo di berbagai lini kehidupan. Melalui momentum tersebut, masyarakat diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital serta memastikan pembangunan bangsa berjalan demi kemajuan bersama.

Di akhir amanat disebutkan bahwa Kebangkitan Nasional merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan harus dimulai dari kesadaran individu. Nantinya akan tumbuh menjadi gerakan kolektif demi membawa Indonesia menuju kejayaan di tingkat dunia.