RRI.CO.ID, Manokwari — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Kaki Seribu melakukan pendataan langsung terhadap warga pengungsi yang berada di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi riil masyarakat terdampak di wilayah tersebut.

Kegiatan pengumpulan data itu menjadi tindak lanjut dari pra simposium kemanusiaan di Tanah Papua yang sebelumnya digelar di Manokwari pada 27 hingga 29 April 2026. Hasil pendataan nantinya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan dalam forum internasional yang direncanakan berlangsung di Malaysia pada Agustus mendatang.

Direktur LBH Rumah Kaki Seribu, Paul K. Simonda, S.H., M.H., M.Th., CLA., C.Med., mengatakan pihaknya sengaja turun langsung ke lapangan guna memperoleh data primer yang akurat terkait kondisi para pengungsi di Moskona.

Menurutnya, informasi yang dikumpulkan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengungsi, tetapi juga mencakup kondisi sosial masyarakat, kebutuhan dasar yang mendesak, hingga langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan data yang diperoleh benar-benar valid karena itu kami memilih bertemu langsung dengan warga yang terdampak,” ujarnya pada Jumat, 15 Mei 2026.

Selain mendata kondisi masyarakat, tim LBH Rumah Kaki Seribu juga menelusuri berbagai persoalan yang dihadapi pengungsi selama berada di lokasi pengungsian. Pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi penanganan kemanusiaan yang lebih tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, LBH Rumah Kaki Seribu turut berkoordinasi dengan sejumlah denominasi gereja di wilayah Moskona. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu proses pendataan sekaligus menjangkau kebutuhan dasar warga pengungsi.

Melalui pengumpulan data lapangan ini, LBH Rumah Kaki Seribu berharap isu kemanusiaan yang terjadi di Moskona dapat memperoleh perhatian lebih luas, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun berbagai pihak terkait lainnya. Data yang dihimpun nantinya juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penanganan pengungsi di Papua Barat.