RRI.CO.ID, Samarinda - Penguatan kapasitas aparatur sipil negara berbasis hak asasi manusia menjadi perhatian dalam program SAPA ASN Session 9 yang digelar BKPSDM Samarinda. Kegiatan itu menghadirkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Timur, Patrick Fanny Waloni.

Patrick mengatakan ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, pemahaman terhadap HAM dinilai wajib dimiliki seluruh aparatur pemerintah.

“Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, serta ditegakkan oleh negara,” ujar Patrick, Rabu 13 Mei 2026.

Patrick menilai pelayanan publik berbasis HAM harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Menurut Patrick, Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan sosial yang terus berkembang. "Urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga kebutuhan layanan publik menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih berkeadilan," ucapnya.

Patrick juga menyoroti pentingnya budaya kerja yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan birokrasi. ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah disebut menjadi garda terdepan pelayanan publik.

Patrick menambahkan pelayanan publik yang inklusif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Pendekatan berbasis HAM juga mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance," kata Patrick.