RRI.CO.ID, Bima - Kabupaten Bima kembali menghadapi persoalan distribusi gas elpiji non-subsidi. Kelangkaan LPG ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di sejumlah pangkalan hingga tingginya harga jual di tingkat masyarakat membuat Pemerintah Kabupaten Bima mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) non-subsidi di daerah tersebut.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin mengungkapkan selama ini pasokan LPG non-subsidi untuk wilayah Bima masih bergantung dari Pulau Lombok.

Kondisi itu menyebabkan biaya distribusi menjadi tinggi karena tabung gas harus dikirim menggunakan armada truk dalam kondisi sudah terisi.

"Bima belum memiliki SPBE untuk LPG non-subsidi, sehingga seluruh kebutuhan masih didatangkan dari Lombok. Biaya pengangkutan inilah yang ikut mempengaruhi harga jual di masyarakat," ujar dia, Senin 11 Mei 2026.

Akibat tingginya ongkos distribusi, harga LPG non-subsidi di Bima dinilai jauh lebih mahal dibanding daerah lain yang telah memiliki fasilitas SPBE sendiri.

Saat ini, harga LPG ukuran 5,5 kilogram berada di kisaran Rp107 ribu, sedangkan tabung 12 kilogram mencapai sekitar Rp228 ribu di luar biaya tambahan distribusi.

Tak hanya mahal, stok LPG non-subsidi juga kerap sulit ditemukan di pasaran. Situasi tersebut membuat masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu kembali memilih menggunakan LPG subsidi ukuran tiga kilogram.

"Sebagian masyarakat sebenarnya sudah mulai beralih ke non-subsidi, tetapi karena barang sulit didapat dan harganya terus naik, akhirnya kembali menggunakan LPG tiga kilogram," ucapnya.

Menurut Juraidin, kenaikan harga LPG non-subsidi dalam beberapa bulan terakhir mencapai sekitar 18 hingga 19 persen. Kenaikan itu semakin memperbesar ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi tertentu.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Bima bersama DPRD Kabupaten Bima telah melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengusulkan pembangunan SPBE non-subsidi di Bima.

Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBE nantinya dapat memangkas rantai distribusi, menekan harga jual, sekaligus menjamin ketersediaan LPG non-subsidi bagi masyarakat.

"Kalau SPBE tersedia di Bima, distribusi akan lebih mudah dan biaya pengiriman bisa ditekan. Dampaknya tentu harga menjadi lebih terjangkau dan masyarakat tidak lagi bergantung pada LPG subsidi," ucapnya.