Harga Bahan Pangan di Dompu Masih Stabil, BBM Subsidi Menipis

RRI.CO.ID, Dompu – Kondisi harga bahan pangan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih terpantau stabil meski terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang menyasar masyarakat kelas menengah. Pemerintah Kabupaten Dompu, memastikan, kenaikan BBM non subsidi belum berdampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Armansyah, mengatakan beberapa komoditas bahan pokok memang mengalami kenaikan harga.

Namun, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Menurut Armansyah, kenaikan sejumlah barang tertentu lebih dipengaruhi oleh menguatnya nilai tukar dolar yang berdampak pada perubahan harga BBM non subsidi.

Kondisi itu menyebabkan biaya impor bahan baku tertentu ikut meningkat. Selain itu, kenaikan biaya energi dan distribusi juga turut memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.

“Memang ada beberapa komoditas yang naik, tetapi masih terkendali. Yang terpenting, stok bahan pokok tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu terus melakukan pengawasan dan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga atau kekurangan stok pangan.

Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM non subsidi justru mulai terlihat pada pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna kendaraan yang sebelumnya memakai BBM non subsidi kini mulai beralih ke BBM subsidi.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah kendaraan roda empat yang mendaftarkan barcode untuk mendapatkan BBM subsidi. Bahkan, beberapa kendaraan yang sebelumnya belum terdaftar kini mulai mengurus registrasi agar dapat mengakses subsidi tersebut.

Namun, tidak semua kendaraan memenuhi syarat pendaftaran. Akibatnya, sebagian pengguna memilih jalan lain dengan meminjam barcode milik orang lain, menggunakan barcode pertanian, atau memanfaatkan barcode legal lainnya untuk membeli BBM subsidi.

Praktik seperti ini disebut kerap terjadi di sejumlah SPBU pinggiran. Dampaknya, stok BBM subsidi di beberapa SPBU menjadi lebih cepat habis, terutama saat akhir pekan, ketika mobilitas masyarakat meningkat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.